Cilacap – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap serahkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cilacap Tahun 2021 yang diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap Sindy Syakir dan diterima langsung oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji pada sidang Paripurna DPRD Cilacap beberapa waktu lalu.
Setelah diserahkan Bupati pada sidang Paripurna DPRD Cilacap,Selasa (29/03) DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus ) XXII yang beranggotakan 18 orang perwakilan dari beberapa Fraksi untuk segera membahas LKPJ tersebut dan ditarget 30 hari.
Anggota Pansus XXII Didi Yudi Cahyadi ketika dihubungi Radarmas melalui sambungan telepon mengatakan Berdasarkan hasil analisa terhadap data LKPJ serta fakta dilapangan ada beberapa catatan yang perlu digaris bawahi yaitu untuk bidang pemerintahan dan hukum perlu ditingkatkannya kualitas SDM pada OPD,Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan,penegakan Perda serta beberapa catatan yang perlu ditingkatkan.
“Kualitas SDM tiap OPD harus ditingkatkan sehingga pelayanan pada hal-hal urgent seperti dokumen kependudukan tidak ada kendala.” Jelasnya.
Kemudian untuk bidang ekonomi dan keuangan daerah beberapa hal yang perlu ditingkatkan diantaranya produktifitas harga,stabilisasi harga hasil pertanian,sarpras pembayaran pajak,akses investasi dsb.
“Bidang ekonomi segala hal yang kaitannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi perhatian dan prioritas.” Tambahnya.
Untuk bidang pembangunan jelas butuh peningkatan beberapa infrastruktur seperti jalan,jembatan,penerangan jalan,sarpras untuk pengelolaan sampah dan lain-lain.”Bidang pembangunan jelas infrastruktur yang berkaitan dengan masyarakat umum perlu ditingkatkan.” Tandas Didi.
Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan,layanan kesehatan,pendataan masyakat miskin,kemudian peningkatan penanganan korban kekerasan perempuan,perlindungan anak.
“Bidang kesra yang paling utama adalah pendataan masyarakat miskin kadang data tidak sinkron,kekerasan pada perempuan serta anak,itu juga beberapa prioritas yang perlu menjadi perhatian.” Pungkas Didi.
Setelah pembahasan LKPJ tersebut Pansus XXII menyarankan kepada pimpinan agar pembahasan tersebut menjadi rekomendasi dari DPRD dan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Cilacap. (Jul)