Cilacap- Rapat Kerja gabungan Komisi DPRD Kabupaten Cilacap membahas tentang Pemetaan Pegawai Non ASN yang bekerja di Instansi Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Acara tersebut dilaksanakan di gedung DPRD lantai I. Jum’at(16/9/2022).

          Dalam acara tersebut menghadirkan, BPPKAD Cilacap, BKPPD Cilacap, Dinas P Dan K Cilacap, Bagian Hukum Cilacap.

          Didi Yudi Cahyadi, menanggapi Surat edaran Kemenpan RB antara eksekutif dan legislatif menurutnya mempunyai pemahaman yang berbeda, dimana pemahaman DPRD Cilacap terkait surat edaran tersebut sudah sangat jelas, bahwa 1. Honorer K2  yang ke-2 honorer yang bersumber dari APBD dan APBN yang ke-3 adalah honorer yang diangkat oleh unit terendah. Disini jelas ada 3 kategori.

Diminta penjelasannya oleh Didi Yudi Cahyadi tentang surat edaran  tersebut Yuni Kustowo Kepala Bagian Hukum Setda Cilacap menjelaskan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 96 dan pasal 99 ayat 1, sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah melalui Kemenpan RB ini paling lama masa kerja 5 tahun PP Nomor 49 Tahun 2018 ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2018

“Sebagai dasarnya PP nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , dimana dalam pasal 96 ayat 1, disampaikan PPK dilarang mengangkat Pegawai non-PNS/ atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian didalam pasal 99 ayat 1 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun,” jelas Yuni Kustowo.

Menyinggung soal aplikasi Si Cap Nona, Kepala BKPPD Cilacap Budi Santosa mengakui dalam pemanfaatan aplikasi tersebut pihaknya meminta bantuan OPD terkait. Untuk jumlah tenaga khususnya di Dinas P Dan K Cilacap yang terekam di aplikasi Si Cap Nona, untuk Guru Tidak Tetap (GTT) 1683 orang dan Tenaga Teknis 1545 orang, sehingga jumlah total 3228 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Cilacap Pramesti, menyatakan untuk pemetaan Pegawai non-ASN pada Dinas Kesehatan dimana ada tiga perangkat pendataan.yang pertama adalah:

Sistim Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)

Dimana SISDMK itu mendata semua tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta se-Indonesia. Di dalam data tersebut, Tenaga Kesehatan (Nakes) minimal lulusan D3. Masih ada Nakes yang belum bisa masuk di SISDMK karena bukan D3, sehingga tidak mendapatkan afirmasi.

Si CAP NONA

Mendata semua non-ASN, baik Nakes maupun non-Nakes, yaitu meliputi Honor APBD, APBN, Tenaga BLUD, Tenaga Kontrak dan Nakes non Nakes dengan PKS.

Aplikasi Pendataan BKN

Mendata semua Nakes dan non-Nakes, tetapi ini hanya khusus kategori dua, kemudian Honor APBD, APBN masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2021, dan batas umur maksimal 56 tahun.

          Hal tersebut membuat kecemasan Nakes/ non-Nakes tenaga BLUD dan Tenaga Perjanjian Kerja Sama (PKS), karena tidak dapat masuk dalam aplikasi tersebut karena bukan honor APBD maupun APBN.

          “ Hasil pendataan SISDMK untuk 23 sampai 25 Mei 2022, jumlah nakes di Dinkes Puskesmas, RSUD ini 621 nakes dan 5 tenaga honor kategori dua, ternyata ada masalah dimana terdapat nakes di faskes yang tidak bisa masuk data yang kita kirimkan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian diverifikasi ulang pada September 2022, ternyata ditemukan dari 621 hanya ada 562 yang sesuai. Yang lain ada yang sudah resign ada yang TMT-nya (sudah selesai) setelah 1 April 2022, ada yang sudah masuk PPPK, ada yang sudah masuk CPNS, dan ada yang double entry,” terang Pramesti.

Dinas Kesehatan Cilacap mengusulkan afirmasi ke faskes berdasakan data faktual, Nakes yang memenuhi kriteria usulan afirmasi di puskesmas ada 489 orang, di Dinas Kesehatan 17 orang, dan di Nakesda 1 orang.

Didi Yudi Cahyadi, menyatakan tertarik dengan istilah PPPK lokal. Menurutnya hal itu perlu dibedah lagi, sejauh mana kekonkritan keuangan, sesungguhnya hal tersebut harus disiapkan.

“ Kita ingin bercerita tentang makro kabupaten Cilacap, karena ini mumpung ada Surat Edaran yang terkait dengan pendataan. Disatu sisi Dinas Kesehatan bicara tentang perda BLUD, yang kedua saya mendengar tentang PPPK lokal. Ini sesungguhnya kerangkanya harus disiapkan, “ kata Didi Yudi.

Didi Yudi Cahyadi menegaskan, yang harus disampaikan kepada non-ASN yang ada di Kabupaten Cilacap, kuota yang muncul sejumlah 900 didunia pendidikan dan 222 di kesehatan itu bukan didasarkan Surat Edaran Kemenpan RB.

“Karena ini yang membuat keresahan, jadi harus dipisah. 900 maupun 222 itu atas dasar munculnya surat Bupati tahun 2021. Sehingga kuota ASN 2022 dan 2023 yang mendasari Surat Edaran Kemenpan RB tertanggal 22 Juli 2022 belum muncul kuotanya,” tegas Didi Yudi.