Cilacap – DPRD Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Kabupaten Cilacap sepakati penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cilacap, tentang a). Pembentukan PT. Cilacap Segara Artha (Perseroda). b). Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtha Wijaya Kabupaten Cilacap. Acara tersebut diselenggarakan melalui rapat paripurna di lantai 1 gedung DPRD Cilacap. Jum’ at (6/1/2023).

            Bertindak selaku pemimpin rapat, Saiful Musta’ in Wakil Ketua DPRD. Hadir dalam acara tersebut, Pj. Bupati Yunita Dyah Suminar, Taufik Nurhidayat, Ketua DPRD, Sindy Syakir Wakil Ketua, Purwati Wakil Ketua, para Anggota DPRD, anggota Forkopimda, Sekda Cilacap, para Asisten Sekda, para Kepala OPD dan undangan lainnya. Sesuai catatan Sekretariat DPRD, anggota DPRD yang hadir berjumlah 36 orang, sehingga kuorum terpenuhi.

            Saiful Musta’ in, setelah menyampaikan catatan dalam rapat paripurna DPRD hari ini, kemudian mempersilahkan Panitia Khusus XVIII DPRD Cilacap untuk menyampaikan laporannya.

Sri Satini Al Nyai, juru bicara panitia khusus XVIII DPRD Cilacap, menyampaikan bahwa Panitia Khusus XVIII DPRD sepakat, sumber modal Perumdam Trita Wijaya terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Panitia Khusus XVIII sepakat “ Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).”

Dilanjutkan laporan dari Panitia Khusus XXV DPRD Cilacap.   Melalui juru bicaranya Edi Purwanto menyampaikan, bahwa seiring dengan perkembangan dinamika perekonomian dalam konteks lokal, dan nasional maka perlu dilakukan kembali restrukturisasi BUMD. Selain merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD. Dalam rangka efektifitas kegiatan usaha, dan pembaruan bentuk badan hukum usaha Perumda diubah menjadi Perseroan Daerah, dengan harapan agar kegiatan usaha dapat dikelola dengan lebih professional, dan berorientasi profit. Dalam rangka peningkatan asli pendapatan daerah, dan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Dari pendapat akhir seluruh fraksi – fraksi DPRD menyatakan setuju, 2 (dua) raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda Kabupaten Cilacap.

Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, upaya untuk miningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya pada bidang investasi dan penanaman modal, maka pemerintah daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kawasan industri, dan telah diatur dengan perda nomor 3 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah kawasan industri Cilacap, Maka BUMD yang berorientasi pada perolehan laba/ keuntungan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Good Coorporate Governance. Perlu dibentuk BUMD, perseroan daerah yang merupakan penggabungan 4 BUMD yaitu  Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap, Cahaya Husada, Percetakan Grafika Indah dan Perusahaan Daerah Serba Usaha.

“ Perlu kami sampaikan, bahwa Good Coorporate Governance itu pasti transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” jelas Yunita. 

Acara diakhiri dengan kesepakatan terhadap 2 (dua) Raperda tersebut, menjadi Perda Kabupaten Cilacap, yang dituangkan dalam penandatangan bersama.