Cilacap – Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menggelar, “ Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024”. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Diklat Praja BKPPD Kabupaten Cilacap. Rabu(4/1/23).
Forum Konsultasi Publik ini dibuka langsung oleh Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar. Pada kesempatannya, Pj Bupati mencatat tiga poin penting persoalan yang menjadi perhatian dan program kerja Pemkab Cilacap diantaranya permasalahan kemiskinan, stunting dan infrastruktur.
“Pertama positioning, tahun 2022 itu capaiannya apa. Karena ini dasarnya adalah RPD, maka RKPD ini targetnya satu tahun dan di Kabupaten Cilacap PR nya tadi sudah disampaikan yaitu kemiskinan, kalau di kesehatan terkait dengan stunting dan infrastruktur,” ungkap Pj Bupati, Yunita.
Hadir pada kesempatan tersebut para pejabat di lingkungan Kabupaten Cilacap, antara lain : Pj. Bupati Cilacap (Yunita Dyah Suminar), Ketua DPRD (Taufik Nurhidayat), Wakil Ketua DPRD (Purwati), Wakil Ketua DPRD (Sindy Syakir), Wakil Ketua DPRD (Saiful Musta’in), Ketua Komisi A DPRD (Mitra Patriasmoro), Ketua Komisi C DPRD (Edi Purwanto), Ketua Komisi D (Didi Yudi Cahyadi), Ketua Fraksi Nasdem (Minto), , Ketua Fraksi PPP (Romlan), Ketua Fraksi Golkar (Nasun), Anggota Fraksi PDI Perjuangan (Andry Leonard Rotty), Sekda Kabupaten Cilacap (Awaluddin Muuri.), para Asisten Sekda, Kepala Bappeda (Sujito), Kepala BPPKAD (Warsono), tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, stakeholder, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat menyampaikan beberapa Pokok Pikir DPRD, diantaranya pada sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum mengenai alokasi anggaran untuk pembangunan drainase, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum).
“Alokasi anggaran pada sector pekerjaan umum untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang perlu ditingkatkan sehingga prosentase jalan rusak bisa dikurangi, lalu pembangunan drainase ditingkatkan lagi. Kemudian untuk pembangunan jembatan hendaknya dianggarkan dalam 1 tahun anggaran, pemeliharaan LPJU hendaknya lebih ditingkatkan sehingga lampu-lampu yang mati bisa segera diperbaiki untuk memudahkan aktivitas masyarakat.” Jelasnya.
Pada sector Kesehatan, Ketua DPRD Cilacap menegaskan bahwa penanganan Gizi Buruk, Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), harus ditekan seoptimal mungkin melalui kebijakan yang tepat. Perlunya pembangunan dan relokasi PUSKESMAS. Kemudian penanggulangan penyakit menular dan tidak menular seperti HIV, TBC, Infeksi saluran pernafasan atas, Malaria, DBD, dan lain-lain secara continue, baik kuratif maupun preventif. Kemudian perlunya capaian UHC (Universal Health Coverage), yaitu cakupan kepesertaan program JKN telah mencapai minimal 95% dari total jumlah penduduk.
Sedangkan pada Sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disampaikan juga beberapa pokir yang disampaikan yaitu promosi kegiatan UKM, perbaikan dan revitalisasi pasar milik Pemerintah daerah, pembinaan koperasi, serta peningkatan pendapatan E-Retribusi.
“ Kita punya 9 Kabupaten kunci bersama, 9 kunci bersama kumpulkan Kepala Dinasnya, UMKMnya membuat kegiatan, setelah itu melakukan bisnis, dan diberi outlet untuk berbisnis. Sehingga UMKM kita bisa dikenal di 9 Kabupaten kunci bersama, dan kebijakan yang diambil di kunci bersama, bisa menjaga pangsa pasar bagi Cilacap sendiri.” tegas Taufik. Persoalan di Kabupaten Cilacap banyak yang harus diselesaikan, namun terkendala anggaran yang tidak mencukupi. Harus dilakukan banyak terobosan, bagaimana anggaran ini kemudian bisa mencukupi, untuk menyelesaikan yang menjadi skala prioritas. (Sarah)