CILACAP – DPRD Kabupaten Cilacap mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,293 triliun. Realisasi ini mencakup 99,8 persen dari target yang ditetapkan. Rabu (12/7/23)
Selain itu, fraksi-fraksi DPRD Cilacap menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam laporan pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
Dimana dalam laporan pelaksanaan, terdapat SILPA sebesar Rp 185,66 miliar yang harus ditutup dengan anggaran tahun berikutnya agar tidak terjadi defisit anggaran.
“Kami dari Fraksi Amanat Demokrat meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup SILPA,” kata Ketua Fraksi Amanat Demokrat Imam Fauzi,
Senada dengan hal itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kapasitas belanja daerah agar alokasi sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan SILPA yang terlalu tinggi.
“Pemkab harus cermat dalam orientasi belanja untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, serta dalam pemenuhan kebutuhan birokrasi”, kata Aris Dermawan selaku Ketua Fraksi PKS.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Yunita Dyah Suminar melalui Sekretaris Daerah Awaluddin Muuri mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penambahan pemasangan alat perekam data transaksi pada wajib pajak yang memiliki potensi pembayaran pajak yang besar.
“Kita akan melakukan manajemen kas dengan memindahkan saldo jasa giro ke simpanan dalam bentuk deposito terhadap saldo RKUD yang bersifat idle cash, melakukan upaya penagihan piutang pajak daerah melalui pe-masangan stiker, dan melakukan pemanggilan kepada wajib pajak yang belum melakukan pem-bayaran kewajiban pajaknya,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya mengapresiasi serta mengucapkan banyak terimakasih kepada fraksi-fraksi di DPRD Cilacap yang telah menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 untuk dibahas lebih lanjut, mengenai pandangan fraksi yang belum ditanggapi akan menjadi catatan.
“Mengenai pandangan dari fraksi akan menjadi pertimban-gan dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan di waktu yang akan datang, pungkasnya.