CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dengan tema “ Pembangunan Berkelanjutan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pemantapan Infrastruktur “,yang bertempat di Sentul Waterpark Cilacap. Kamis (10/03/22) .

Acara tersebut digelar secara daring dan luring. Nampak hadir Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua Sindy Syakir, Wakil Ketua Saiful Musta’in,Wakil Ketua Purwati, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf beserta jajaran Pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap maupun instansi vertikal di Provinsi Jateng, Forkopimda Kabupaten Cilacap, serta lembaga dan kelompok masyarakat terkait. Bertindak selaku moderator Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketua DPRD Taufik Nurhidayat dalam sambutannya menyampaikan 9 target pada Musrenbang kali ini. DPRD Kabupaten Cilacap, berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat pimpinan dan segenap anggota DPRD melakukan kegiatan peninjauan kerja, rapat kerja, reses dan menerima audensi dari masyarakat, perlu menyampaikan beberapa hal dalam rangka percepatan program-program pembangunan dan pencapaian target yang telah ditetapkan :

1. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus terhadap prioritas dan sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

2. Penyusunan program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.

3. Penanganan isu-isu strategis yang meliputi penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

4. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur lanjutan dengan tuntas, pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung pemerintah yang sudah tidak representatif, pelaksanaan rigid beton untuk jalan dengan struktur tanah yang labil dan sering banjir, Hotmix untuk struktur jalan yang stabil, Talud untuk struktur jalan yang lembek dan mudah longsor, dan pembangunan jembatan dengan prioritas yang menunjang perkonomian.

5. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, pengelolaan pembangunan berbasis kebencanaan dan penataan/pengembangan wilayah.

6. Pemenuhan kebutuhan disabilitas, lansia dan anak serta pencegahan/penanganan stunting.

7. Peningkatan inovasi dan kreativitas dalam setiap program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah melalui pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya.

8. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru melalui pengembangan pendanaan kreatif.

9. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam sambutannya Bupati menyampaiakn, terkait dengan kemampuan keuangan daerah, tahun ini telah terbit Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana kebijakan tersebut membawa harapan besar bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan PAD.

Dalam undang-undang tersebut, tercantum peluang bagi Cilacap untuk memperoleh tambahan pendapatan dari dana bagi hasil sebagai daerah pengolah migas sebesar 1%. Selain itu, juga peluang tambahan pendapatan berasal dari adanya perubahan komposisi pendapatan dari Jenis Pajak berupa Opsen (pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang semula 30% menjadi 66% dari PKB dan BBNKB yang dipungut.

Bupati juga berpesan agar para pejabat pembuat kebijakan mengutamakan masyarakat dalam segala pengambilan keputusan. Khususnya dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Cilacap kedepan.

“Perencanaan ini bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok tapi ini kepentingan bersama. Jadi rencanakanlah untuk masyarakat dengan baik,” ucapnya.

Dalam paparannya, Sekda menyampaikan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2023 diantaranya adalah Pemantapan Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu adalah Peningkatan pemulihan ekonomi untuk percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketahanan sosial serta penguatan pemberdayaan keluarga.

“Kemudian Peningkatan kualitas hidup dan penguatan SDM yang berdaya saing, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan Peningkatan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana,” kata Sekda.

Dijelaskan juga oleh Sekda bahwa terkait dengan kemampuan keuangan daerah, telah terbit UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi peluang bagi Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan PAD. Dalam undang-undang tersebut, tercantum peluang bagi Kabupaten Cilacap untuk memperoleh tambahan pendapatan dari dana bagi hasil sebagai daerah pengolah migas sebesar 1%.

“Di 2023 nanti juga ada tambahan untuk dana transfer daerah karena sudah terbit undang – undang perminyakan bagi kabupaten/kota yang mendapat bagi hasil bukan hanya daerah penghasil minyak tetapi juga daerah pengolah minyak mendapat 1%. Jika dihitung nantinya bisa bertambah Rp 2 milyar,” jelasnya.

Dalam Musrenbang tersebut, turut disampaikan sambutan dan arah kebijakan Provinsi Jateng Tahun 2023 oleh Kabid Riset dan Pengembangan Bappeda Provinsi Jateng Tri Yuni Atmojo serta Pembangunan Sistem Jaringan Jalan di Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi oleh Kasubdit Jalan Daerah, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Kementrian PUPR.

Kegiatan diakhiri dengan Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang oleh Bupati Cilacap, Ketua DPRD, Moderator beserta perwakilan peserta Musrenbang.