CILACAP – DPRD bersama Bupati Cilacap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap menjadi Peraturan Daerah (Perda). Rabu (05/01/2022)

Penetapan Perda dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Cilacap di gedung rapat paripurna lantai 2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap, Sindy Syakir, didampingi tiga pimpinan lainnya, Taufik Nurhidayat, Saiful Musta’in dan Purwati, S.Pd.

Hadir dalam rapat, Bupati Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, para anggota DPRD Cilacap, Sekda Farid Ma’ruf, Sekwan Sumaryo, dan para Asisten Bupati. Sedangkan, dari Forkopimda dan OPD CIlacap mengikuti secara virtual melalui video conference. Rapat dihadiri 41 anggota DPRD Cilacap sehingga kuorum terpenuhi.

Rapat diawali dengan laporan dari Pansus IX DPRD, yang dibacakan oleh H.A. Muslikhin. “ Dari hasil diskusi dan rapat – rapat kerja, baik internal maupun dengan OPD terkait, Pansus IX DPRD Cilacap menyimpulkan bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan setelah ada kajian investasi dan rencana bisnis sesuai PP nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Pasal 23 ayat 2, BUMD yang tidak sehat sebaiknya dimerjer atau digabung menjadi satu Perumda yaitu Grafika Indah, Cahaya Husada dan Serba Usaha. Jangka waktu Penyertaan Modal yang paling ideal adalah 3 tahun yaitu tahun 2022, 2023 dan 2024. Setelah itu dievaluasi dan dapat diperpanjang. Materi raperda yang disepakati untuk ditetapkan menjadi perda adalah materi raperda yang diparaf da nada berita acara kesepakatan isi raperda anatara Pansus IX dan Bagian Hukum serta Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Cilacap. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap kepada BUMD mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 maksimal sebesar Rp.154.500.000.000,- dengan sarat BUMD penerima penyertaan modal daerah tersebut sehat dan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal 4 dalam draft raperda yang semula berisi 5 ayat diubah dengan menghapus ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 diganti dengan ayat 3, yaitu Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 maksimal sebesar Rp.154.500.000.000,-. Penambahan ketentuan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada BUMD yang sehat. Perubahan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah, mengurangi atau tidak memberikan Penyertaan Modal kepada BUMD tertentu Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah. Ayat 2, Perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan sewaktu-waktu sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lampiran dalam draft raperda penyertaan modal yang berisi pemberian alokasi anggaran kepada BUMD dihapus dalam draft raperda karena dalam pasal 4 telah memuat anggaran pemerintah daerah untuk mengatur alokasi anggaran penyertaan modal kepada BUMD,” jelasnya.

Secara keseluruhan pendapat fraksi-fraksi dprd cilacap terhadap raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten cilacap nomor 19 tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sekaligus dibacakan oleh Muslikhin menyatakan setuju rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Tanggapan akhir Bupati Tatto Suwarto Pamuji, “ Bahwa sasaran dapat terwujud dengan adanya penyertaan modal daerah ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten cilacap yang bersumber dari deviden BUMD, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten cilacap dapat berjalan lebih optimal. Tercukupinya modal dasar BUMD . Terwujudnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum. Mengubah batasan maksimal ormen penyertaan modal daerah secara keseluruhan yang terdapat pada peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 dari sebesar Rp.289.227.000.000,- yang diperuntukkan bagi 7 BUMD menjadi sebesar Rp. 154.500.000.000,-. Yang diperuntukkan bagi 9 BUMD dalam ormen penyertaan modal selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2022, 2023, 2024 dengan tetap memperhatikan kinerja perusahaan dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Cilacap menyetujui dan menandatangani keputusan bersama perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 untuk dijadikan Peraturan Daerah.

(Humassetwan)