Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap gelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Gedung Diklat Cilacap.

Kegiatan ini merupakan forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah. Hasilnya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akhirnya menjadi APBD. Selasa(4-1-2022)

Bertindak selaku pemimpin rapat Bupati Cilacap, mengingat masih dalam masa pandemic Covid-19 acara dilaksanakan secara Daring dan Luring diikuti 120 peserta.

 Hadir Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua DPRD Saiful Musta’ in, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Farid Ma’ ruf serta para pejabat dan Kepala OPD di jajaran Pemkab Cilacap.

Pokok pokok pikiran DPRD yang disampaikan Saiful Musta’ in, melalui paparannya mengatakan bahwa dalam sektor pendidikan dan kebudayaan untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di seluruh Kabupaten Cilacap secara bertahap.

” Tidak ada lagi permintaan sumbangan apalagi iuran kepada wali murid. Pendidikan Dasar yang gratis sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar, “ tegas Saiful.

Pada sektor kesehatan, setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Cilacap hendaknya sudah memberikan pelayanan rawat inap. Peningkatan program untuk penanganan kasus stunting. Perlunya penyediaan program biaya gratis bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS.

Dalam sesi tanya jawab melalui video converence, Wakil Ketua Sindy Syakir menambahkan pokok pikiran DPRD.

“ Koperasi adalah Saka Guru perekonomian Indonesia. Koperasi adalah Mitra terbaik UMKM kita.   Perlunya peningkatan menejemen koperasi. Merekam view, salah satu andalan kita adalah UMKM maka pendamping terbaik adalah optimalisasi koperasi, “ jelas Sindy.

Pada pertemuan terpisah Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan.

“ Karena RKPD ini mengacu pada RPJMD, tapi dinamika masyarakat, kebutuhan baik fisik maupun non fisik maka ditampung dari pokok pikiran DPRD dari hasil reses ditampung nantinya, dari musren, dari tokoh masyarakat. Tentunya ini sesuai dengan sebuah perencanaan awal, kebutuhan sudah ditafsir, sudah dimitigasi, sudah diperkirakan bahwa 5 tahun sudah ada, “ jelas Taufik.

“ DPRD tidak masuk dalam perencanaan, yang disampaikan bukan RPJMD nya, kita masuk dalam KUA PPAS sesuai dengan RKPD, RKPD sesuai dengan RPJMD, “ pungkas Taufik.

(Humassetwan)