CILACAP – Komisi D DPRD Cilacap, Kamis (4/11) menggelar audiensi di gedung lantai I DPRD Kabupaten Cilacap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Cilacap, kepala SMP dan SD di wilayah Cilacap kota, Komda dan Korwil se Kabupaten Cilacap dan ormas Gibas Cilacap.

Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat membuka audiensi itu. Audiensi membahas tentang dugaan adanya sumbangan yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi, sebagaimana laporan dari masyarakat melalui Ormas Gibas.

Ketua Komisi D DPRD Cilacap, Didi Yudi Cahyadi mengatakan, sumbangan di sekolah harus sesuai dengan regulasi yang ada. Hal itu sudah diatur oleh PP No 57 Tahun 2021.

Kabupaten Cilacap juga memiliki Perda yang mengatur itu, yakni Perda No 6 Tahun 2014. “Di mana yang namanya sumbangan, ya tidak boleh untuk fisik,” kata Didi Yudi Cahyadi, ditemui usai audiensi.

Pihaknya meminta kepada dinas agar menerbitkan surat edaran kepada semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap, baik SD maupun SMP. “Agar mereka memahami regulasi, agar mereka menyampaikan regulasi itu kepada komite. Karena yang berhak menerima sumbangan bukan kepala sekolah, tapi komite,” kata dia.

Dari komite, lanjut dia juga diminta memahami aturan. Jadinya, ketika mereka menggali sumbangan tidak menabrak aturan.

Pihaknya juga meminta kepada Dinas P dan K untuk membuat skedul perencanaan yang jelas mengenai pembangunan di sekolah-sekolah. Pembangunan itu dapat diupayakan usulan melalui pemerintah provinsi, kementerian hingga DPR RI. “Nanti kita sengkuyung bareng-bareng. Sehingga kalau nanti tercover semua, ke depan tidak perlu adanya sumbangan. Komunikasi inilah yang perlu diperbaiki ke depan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas P dan K Cilacap melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kastam mengatakan, pihaknya akan membuat surat edaran mengenai sumbangan di sekolah. “Kemudian teman-teman di lapangan, komda-komda nanti mereka akan menyosialisasikan kepada anggotanya supaya kalau masih ada yang belum sesuai untuk diluruskan,” katanya.

Ketua Ormas Gibas Cilacap, Bambang Purwanto mengatakan, dugaan adanya sumbangan di sejumlah sekolah negeri yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi itu mengacu survei yang dilakukan pihaknya di sejumlah sekolah. Dia menyebutkan, besaran sumbangan di tiap sekolah bervariasi.

“Peruntukannya itu ada yang untuk penambahan honor guru, dan ada yang untuk (rencana) pengadaan kegiatan fisik di sekolah masing-masing. Besarnya variasi, untuk SMP itu kisaran sekitar Rp 600 sampai dengan Rp 1 juta lebih sedikit, per siswa,” kata Bambang.

Selama ini, lanjut dia wali murid belum mampu menyanggah apa yang menjadi permintaan dari komite, yang dalam hal ini sama saja permintaan dari sekolah. Sehingga pihaknya mengkritisi, bahwa pernyataan kesanggupan wali murid yang dibuat di sekolah itu dirasa kurang fair.

“Maksud kami, okelah wali murid itu menyumbang, namun besaran sumbangan itu agar kemudian dimusyawarahkan dengan keluarga di rumah. Jangan sampai semacam ada penekanan, wali murid harus membuat pernyataan di saat akhir rapat,” kata dia.

Dia berpendapat bahwa sumbangan itu berbau pungutan. “Karena cara dan teknik penggaliannya itu bias, dari aturan yang sudah digariskan oleh kementerian,” kata dia. (tg-)