Cilacap – Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Cilacap menggelar audensi dengan GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) terkait Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di ruang rapat paripurna lantai 1 gedung DPRD Cilacap. Selasa(5/10).

          Audensi dipimpin oleh Ketua Komisi D, Didi Yudi Cahyadi, didampingi Sekretaris Komisi D, Suheri.

Acara tersebut dihadiri dari Dinas Sosial Cilacap, Bank Mandiri, Bulog Cilacap dan GIBAS.

Didi Yudi C, saat menerima audensi menyampaikan apresiasi atas penyampaian apresiasi secara damai dan tertib. Harapannya audensi dapat berjalan lancer sehingga akan tercipta kesepakatan – kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Kedatangan GIBAS ke DPRD Cilacap bertujuan untuk menyampaikan keinginan masyarakat tentang pemerataan pembagian BPNT (Bantuan Panagan Non Tunai) dan proses dalam pembagian serta pembelian bahan BPNT dapat melibatkan pengusaha lokal yang ada di daerahnya masing – masing.

Gibas yang dipimpin oleh Bambang, menanyakan beberapa point,  diantaranya tentang regulasi dan distribusi bansos khususnya BPNT.

Program BPNT adalah bantuan pangan non tunai yang disalurkan melalui eWarung, dengan tujuan agar keluarga penerima dapat merasakan manfaat bantuan tersebut.

“ Kami (Komisi D – red), meminta semua elemen masyarakat baik ormas, LSM, wartawan dan masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan khususnya program BPNTdan jangan sampai ada permainan harga, apalagi disituasi pandemi Covid seperti sekarang ini, karena tindakan mempermainkan harga kepada masyarakat yang menerima bantuan khususnya BPNT dipastikan itu adalah tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan sangat merugikan masyarakat, “ jelas Didi Yudi.

Dari pertemuan tersebut disepakati Peraturan Menteri Sosial no. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, di Kabupaten Cilacap akan dilaksanankan mulai bulan November dan setersusnya.

Seusai audensi Ketua GIBAS, Bambang menyampaikan rasa puas terhadap jawaban dan tanggapan Komisi D.