CILACAP – Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman mewakili Bupati Cilacap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap hari ini,Senin (4/10/2021) di Ruang Rapat Gedung DPRD Cilacap.

Rapat kali ini mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Bupati Cilacap kepada DPRD Kabupaten Cilacap mengenai perubahan atas perda no. 5 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap, kemudian mengenai perubahan ketiga atas perda Kabupaten Cilacap no. 4 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan  daerah di Kabupaten Cilacap serta Perda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

Dalam paparannya, Bupati Cilacap yang diwakilkan oleh Syamsul mengatakan untuk mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar dan pengembangan retribusi berbasis teknologi informasi melalui e-retribusi sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk dasar pemungutan retribusi, maka diperlukan dasar hukum terkait pembayaran retribusi secara non tunai.

Selanjutnya ia berbicara mengenai Raperda retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Cilacap yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai bentuk pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka tarif retribusi yang telah diatur dalam Perda perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas pasar yang dikelola Pemda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, maka Perda tersebut perlu dikaji ulang dan dilakukan penyesuaian,” katanya.

Kemudian Syamsul juga menyampaikan permasalahan narkotika yang telah mengkhawatirkan seluruh negara di dunia. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai badan dunia yang mengurusi masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa atau 5,5% dari jumlah populasi penduduk dunia dengan rentang usia antara 15-64 tahun telah mengonsumsi narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

“Provinsi Jawa Tengah menduduki ranking 7 nasional. Sebanyak 341.392 orang di Jawa Tengah pernah memakai narkoba. Sedangkan Cilacap sendiri menduduki ranking 6 tingkat provinsi, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika di Cilacap,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika di Kabupaten Cilacap sebagai usulan Raperda di luar program pembentukan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021 untuk dapat dibahas dan mendapat persetujuan bersama.

Selain itu, DPRD juga menyampaikan Raperda kepada Bupati Cilacap tentang pengelolaan dan retribusi persampahan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cilacap, Arif Junaedi, S.E.,M.M., menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan wewenang, kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dipandang perlu peraturan mengenai pengelolaan sampah di daerah dengan paradigma baru yaitu memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai tambah secara ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Raperda ini menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap hal yang belum diatur dalam Perda sebelumnya. Dalam Raperda ini juga terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan Perda. (den)