Cilacap – DPRD Kabupaten Cilacap menggelar rapat paripurna yang ke 12, dalam acara Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cilacap menjadi Peraturan Daerah Praksarsa DPRD Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Persampahan. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 2. Senin(4/10).

          Rapat paripurna dipimpin oleh Sindy Syakir, Wakil Ketua DPRD didamping oleh Taufik Nurhidayat, Ketua DPRD, Saiful Musta’in, Wakil Ketua, Purwati, Wakil Ketua dan dihadiri para anggota DPRD.

Dari catatan Sekretariat DPRD, rapat tersebut dihadiri oleh 39 anggota DPRD sehingga kuorum terpenuhi.

Rancangan Perda yang diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan, naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul.

Minto, juru bicara dari Bapemperda memberikan penjelasan terhadap raperda inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Persampahan.

“ Berkaitan dengan hal tersebut Bapemperda DPRD Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan LPPM Universitas Wijaya Kusuma Purwokwerto telah menyusun naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Persampahan. Dan setelah melalui pengkajian dan penselarasan judulnya diubah menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan, “ jelas Minto.

“ Dalam pengelolaan sampah dipandang perlu pengaturan sampah di daerah dengan paradigma baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai tambah  secara ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energy, kompos, pupuk, ataupun bahan baku industry, “ ungkap Minto.

Raperda ini merupakan penyempurnaan terhadap hal yang belum diatur dalam Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan sekaligus sebagai pengganti perda tersebut. Seluruh fraksi – fraksi DPRD dengan beberapa catatan – catatan yang disampaikan juru bicara masing – masing fraksinya,  pada umumnya setuju Raperda Usul Prakarsa Bapemperda DPRD tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Cilacap. (HumasSetwan)