CILACAP-DPRD Cilacap memastikan kesiapan untuk kerja keras dan kerja cepat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, usai menerima pengajuan Raperda itu dari Bupati Tatto Suwarto Pamuji.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sindy Syakir, S.IP.,M.Si., dan didampingi oleh Taufik Nurhidayat, Purwati,S.Pd dan Saiful Musta’in. Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, menyampaikan Raperda melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2, dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat. Jum’at (4/6).

DPRD Cilacap akan melakukan kerja sama dengan UGM untuk mengkaji bersama-sama yang dalam teknisnya dibahas oleh Badan Anggaran. Selanjutnya, memberikan rekomendasi dan nantinya diperdakan dengan segala masukan-masukan. Hal ini dilakukan supaya nantinya di perubahan anggaran, arahnya itu tidak melenceng dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Hasil pemerikasaan BPR RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah disampaikan kepada Ketua DPRD dan Bupati Cilacap pada Kamis, 20 Mei 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang. Alhamdulillahirobilalamin, Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil kembali mempertahankan