CILACAP – DPRD Cilacap memastikan kesiapan untuk kerja keras dan kerja cepat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, usai menerima pengajuan raperda itu dari Bupati Tatto Suwarto Pamuji.

Bupati Tatto mengajukan raperda itu melalui rapat paripurna DPRD Cilacap di lantai II, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, Jumat (4/6). Rapat paripurna dipimpin oleh Pimpinan DPRD Cilacap, Sindy Syakir. Taufik Nurhidayat dan dua pimpinan dewan lainnya, Purwati dan Saiful Musta’in juga mendampingi.

Sekretaris DPRD Cilacap, Sumaryo mencatat, rapat paripurna itu dihadiri lebih dari 31 anggota dewan dan dinyatakan kuorum.

Taufik mengatakan, pihaknya akan langsung segera menindaklanjuti pengajuan itu. “Teknisnya di dalam peraturan, dalam tata tertib DPRD, akan dibahas oleh Banggar (Badan Anggaran). Sehingga kita akan kerja sama dengan UGM untuk menggali, mengkaji bersama-sama,” kata Taufik Nurhidayat.

Selanjutnya, kata dia memberikan rekomendasi dan nantinya diperdakan dengan segala masukan-masukan. Hal itu dilakukan supaya nantinya di perubahan anggaran, arahnya itu tidak melenceng dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“(Raperda) Ini akan kita kaji, dan bulan ini (dimungkinkan) sudah kita sepakati. Kita akan percepat nanti,” jelas dia.

Dia mengatakan, leading sektor dalam pembahasan Raperda itu adalah Banggar. “Tapi akan kita kaji semua. Komisi akan memberikan masukan, kemudian Banggar akan rapat, baru selanjutnya merekomendasikan kepada pimpinan untuk diparipurnakan dewan,” kata dia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pembahasan Raperda ini tidak dipansuskan karena leading sektornya di Banggar. “Hanya Banggar itu pasukan yang dikirim oleh fraksi. Sehingga dari Komisi DPRD nanti mengkaji juga,” imbuhnya.

Bupati Tatto dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, bupati kemudian menyampaikan Raperda itu dengan  dilampiri laporan keuangan. Antara lain berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI.

“Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah disampaikan kepada Ketua DPRD dan Bupati Cilacap, pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang. “Alhamdulillahirobil’alamin, Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga sampai saat ini sudah 5 kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut,” katanya.

Opini WTP itu mengandung makna bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan. “Hal ini merupakan buah dari kerja keras kita bersama, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sampai dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan,” ujarnya.

Orang nomor satu di Cilacap ini menambahkan, bahwa Raperda yang disampaikan itu dimaksudkan untuk memenuhi amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan.  Kemudian juga untuk memberikan gambaran secara umum mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2020.

Bupati mengharapkan, Raperda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dapat segera dibahas dan pada akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi Perda.