CILACAP – BPK Perwakilan Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 kepada Pemkab Cilacap pada Kamis (20/5) di gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Tatto Suwarto Pamuji dan Ketua DPRD Taufik Nurhidayat.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didapat setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK melakukan pemeriksaan sesuai undang-undang serta memiliki 3 jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta pemeriksaan kinerja.

Untuk hal ini, BPK melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan keuangan dimana dalam ketentuan BPK harus memberikan opini yaitu dengan 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

“Berdasarkan hasil perhitungan atas permasalah yang ditemukan, pertimbangan materialitas serta perngaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan, serta pertimbangan profesional pemeriksa, BPK memberikan opini atas LKPD tahun anggaran 2020 untuk Kabupaten Cilacap dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya. Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD juga diberikan kepada Pemkab Jepara, Pemkab Rembang dan Pemkab Pekalongan. Turut hadir dalam

acara tersebut Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf, Asisten Perekonomian dan Pembangunaan Wasi Ariyadi , serta jajaran pejabat Pemkab Cilacap.

Kepala BPK juga menyampaikan rasa terimakasih atas kerjasama dari Pemkab Cilacap yang menjadikan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tetap mengutamakan dasar-dasar dari BPK yaitu integritas, independency dan profesional dapat tetap terjaga.

“Bahwa setiap tahun Kepala Daerah harus menyusun laporan pertanggungjawabannya seperti dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam bentuk laporan keuangan yang mana sebelum disampaikan ke DPRD akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK terlebih dahulu,” terangnya.

Dalam penyerahan Laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan 2 buku yaitu buku pertama yang berisi opini BPK dan LKPD serta buku kedua yang berisi hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti agar sesuai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Bupati Tatto Suwarto Pamuji mengungkapkan rasa terimakasih atas opini WTP yang didapat dari BPK. Bupati juga menyampaikan terimakasih atas bimbingan dari Kepala BPK agar dapat lebih baik lagi dari sebelumnya.

“Sebelumnya selama menjabat sebagai Bupati di Cilacap, pernah selama 7 tahun tidak mendapat opini WTP sehingga membuat termotivasi untuk bisa mendapat WTP. Maka kita kerja keras, sampai pulang lembur dan inilah hasil dari kerja keras kita bersatu bersama seluruh jajaran hingga mendapat opini WTP,” ucapnya. (hen)