CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap untuk tahun 2022. Kegiatan yang digelar di Aula Diklat Praja Cilacap, Selasa (16/3).

Mengingat saat ini masih dalam suasana pandemic Covid-19 maka acara digelar secara virtual. Adapun peserta yang hadir langsung dalam acara tersebut Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat,Bupati Cilacap,  Wakil Bupati Cilacap, Sekretaris Daerah Cilacap,  serta beberapa kepala OPD, , akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan dunia usaha, stakeholder, dan undangan lainnya. Sedangkan untuk para pimpinan DPRD Cilacap , para ketua Komisi DPRD Cilacap dan para ketua fraksi DPRD Cilacap hadir secara virtual di kantor DPRD Cilacap.

Acara Musrenbang RKPD untuk tahun 2022 ini dibuka langsung oleh Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamudji

Selaku penyelenggara acara Musrenbang, Sumbowo, Kepala BPPKAD Cilacap menyampaikan bahwa sasaran diadakan Musrenbag ini adalah mewujudkan koordinasi, sinergitas, efisiensi dan efektifitas dalam rangka penuyusunan prioritas rencana program kegiatan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD tahun 2022.

Dalam acara ini disampaikan pula arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2022 oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah melalui Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Edi Wahyono.  Disampaikan pula kebijakan pendanaan pembangunan infrastruktur wilayah Jawa Tengah Bagian Selatan dan Pelaksanaan Pepres Nomor 79 Tahun 2019 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, menyampaikan enam pokok prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM. Kemudian percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, PMKS, dan pemberdayaan keluarga, peningkatan kamtibmas, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kebencanaan, serta pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah. “Kami berharap dengan Musrenbang ini, arah pembangunan Kabupaten Cilacap lebih  sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, kata Taufik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf dalam paparannya menjelaskan, prediksi pendapatan dalam RKPD 2022 sebesar Rp 2,851 trilyun. Rinciannya berasal dari PAD Rp 723,22 milyar, pendapatan transfer Rp 1,944 trilyun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 184,41 milyar.

Namun dengan belanja mencapai Rp 4,623 trilyun, terdapat defisit anggaran Rp 1,797 trilyun. Adapun belanja sebesar itu terdiri dari belanja operasi Rp 2,856 trilyun, belanja modal Rp 1,187 trilyun, belanja tidak terduga Rp 40 juta, dan belanja transfer Rp 539 milyar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 25,65 milyar. Ini belum termasuk DAK dan Bankeu.

“Sehingga kalau di APBD 2021 defisit kita Rp 348 milyar, kalau di rancangan RKPD 2022 Rp 1,7 trilyun. Untuk menuju ke APBD, kalau defisitnya menyesuaikan tahun lalu kita harus merasionalisasi lagi Rp 1,4 trilyun”, kata Sekda.