CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

RKPD ini merupakan yang terakhir dari penjabaran operasional tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022. Acara yang digelar di Ruang Jalabumi Setda Cilacap, Rabu (6/1/2021) ini dipimpin Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap, serta para pejabat dan kepala OPD di jajaran Pemkab Cilacap.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap meminta agar semua pimpinan dan aparatur di OPD serta seluruh stakeholder untuk berfikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif.

“ RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur dan akuntable”, kata Ketua DPRD.

Kegiatan ini merupakan forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah. Hasilnya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akhirnya menjadi APBD.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan paparan Arah Kebijakan Pembangunan 2017-2022 oleh Sekda Farid Ma’ruf. Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan oleh Ketua DPRD, paparan tentang Kerangka Keuangan Daerah oleh Kepala BPPKAD Subiharto dan paparan Arah kebijakan Keuangan Daerah Pemkab Cilacap Tahun 2022 oleh Kepala Bappeda Sumbowo.

Konsultasi public ini juga diisi tanya jawab dengan moderator Sekda Farid Ma’ruf serta diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil konsultasi publik