CILACAP -Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Prlafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020 ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap, Senin (12/8) kemarin. KUAPPAS ini sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Cilacap tahun 2020.

Selain menetapkan Rancangan KUAPPAS APBD tahun 2020, dihari terakhir masa kerja anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 2014-2019, juga ditetapkan dua Peraturan Daerah, yakni Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Gangguan, serta Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Didepan pimpinan rapat paripurna Ketua DPRD Cilacap Taswan, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan menyetujui rancangan KUAPPAS  APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan menjadi KUAPPAS APBD tahun 2020.

“Dari hasil kesepakatan Banggar dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka Banggar menerima dan menyetujui KUAPPAS APBD tahun 2020 untuk disetujui pada rapat paripurna,” ujar anggota Banggar, Suheri kemarin.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020, maka aeksekutif dan legislatif memiliki tanggungjawab sama, melalui fungsi dan kewenanganya, dalam mencapai pelaksanaan pembangunan di tahun 2020.

“Kemitraan yang ejajar antara Pemda dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah, dan saling isi, dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sesuai fungsi, tugas dan peran masing-masing dalam membangun Cilacap,” ujar Bupati Cilacap dalam tanggapannya.

Bupati juga berharap, kesepakatan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal menyukseskan pelaksanaan program pembangunan di tahun 2020. Sebagai upaya membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Cilacap yang hingga sampai masa kerjanya usai bekerja kera menyelesaikan tugas-tugasnya. Serta mengapresiasi dengan kerjasama dan kinerjaa selama lima tahun ini.

Usai penyampaian laporan dari Banggar, Pansus 32 yang disampaikan oleh Anggota Pansus, Purwati yang membahas Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Gangguan, Pansus 29 oleh anggota Pansus Sawino yang membahas Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Cilacap dengan Pimpinan DPRD Cilacap.