Cilacap – DPRD Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Paripurna secara maraton di ruang rapat paripurna lantai 2 DPRD Kabupaten Cilacap, pada Kamis (27/6). Ada tiga agenda rapat paripurna yang digelar mulai dari pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Cilacap terhadap lima raperda Kabupaten Cilacap, tanggapan atau jawan Bupati Cilacap terhadap pandangan umum fraksi – fraksi lima raperda, dilanjutkan paripurna internal tentang penambahan materi panitia khusus DPRD Kabupaten Cilacap.

Pada rapat paripurna pandangan umum fraksi – fraksi terhadap lima raperda, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap Mujiono. Dihadiri oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, jajaran Forkopimda, kepala OPD dan jajarannya, serta Anggota DPRD Cilacap.

Dalam pandangan Fraksi Golkar menyoroti terkait dengan besarnya Sisa Lebih Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2018 mencapai Rp. 302,16 milyar. Fraksi Golkar menanyakan penyebab dari besarnya angka silpa tersebut, apa karena perencanaan yang salah atau berubahnya pelaksanaan.

“Silpa tahun 2018 yang akan dimanfaatkan untuk APBDP 2019 harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk menunjang program Bangga Mbangun Desa agar tidak hanya sekedar replikasi kegiatan definitive saja,” ujar Yayan Rusyawan, juru bicara Fraksi Golkar.

Sama halnya dengan Fraksi Gerindra, yang mengharapkan anggaran silpa ini digunakan untuk membiayai program pembangunan yang mendesak dan bersifat lanjutan. “ Fraksi Gerindra berharap agar dana silpa yang tidak bisa dialihkan untuk program lain, harus dicarikan solusinya sehingga anggaran ini bisa disalurkan kepada masyarakat yang berhak demi meningkatkan kesejahteran,” tutur Ketua Fraksi Gerindra, Purwati, S.Pd

Wakil Bupati cilacap Syamsul Aulia Rahman yang membacakan tanggapan atau jawaban dari Bupati Cilacap mengatakan, jika silpa tahun anggaran 2018 akan digunakan untuk menunjang kegiatan di APBD Perubahan 2019. Untuk pemanfaatannya, akan dilakukan secara efektif dan efisien.

“Anggaran akan dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas manfaat dan mengurangi anggaran yang bersifat seremonial. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam penegakkan perda yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Usai rapat paripurna tanggapan Bupati Cilacap atas pandangan fraksi terhadap lima raperda, langsung digelar Rapat Paripurna Internal DPRD Cilacap yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap Barokatul Anam. Agenda rapat paripurna internal yakni Penambahan Materi Pansus DPRD Cilacap.

Penambahan materi pansusdibacakan oleh Sekretaris DPRD Cilacap Sumaryo, S.Sos, MM. penambahan ada pada Pansus 29, dengan tambahan materi terkait Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap., Pansus 32 bertambah materi Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah, dan Pansus 33 membahas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahana Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap, serta Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.

Pimpinan rapat paripurna Barokatul Anam mengatakan, adanya tambahan materi ini agar tidak lagi terbentuk pansus. Sehingga akan mempercepat kinerja pembahasan raperda. Ditargetkan raperda akan diselesaikan pada bulan Juli mendatang. “ Dimasukkan dalam pansus lama, dengan harapan semua bisa dijakdikan perda, saat masa jabatan DPRD 2014 – 2019 berakhir, semua raperda sudah clear, tidak punya utang,” katanya.