Cilacap – DPRD Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Paripurna di ruang rapat lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (20/6). Agenda rapat paripurna yakni penyampaian Lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

Lima Raperda tersebut yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) Kawasan Industri Cilacap, Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah, Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Cahaya Husada, dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah PDAM Tirta Wijaya.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Taswan dan didampingi Wakil Ketua DPRD Cilacap Mujiono dan Adi Saroso.

Dalam laporan Bupati mengungkapkan, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 3.049 triliun. Realisasinya mencapai Rp. 3.072 triliun atau mencapai 100,75 persen. “Bila dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3,067 triliun, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 4,837 miliar atau sebesar 0,16 persen. Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah melebihi dari target yang telah ditetakan”, jelas bupati.

Sedangkan untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 3,260 triliun, realisasinya mencapai Rp. 2,985 triliun atau mencapai 91,55 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3,014 triliun, maka terdapat penurunan sebesar Rp. 29 miliar atau mencapai 0,95 persen.

“Belanja Daerah TA 2018 dapat ditekan sebesar 0,95 persen dibading tahun 2017. Ada penurunan sebesar Rp. 29 miliar (0,95 persen) dibandingkan realisasi Belanja Daerah TA 2017 Rp. 3,014 triliun”, ungkap Bupati.

Sementara itu untuk pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar RP. 211,47 miliar atau mencapai 100 persen. Realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 10 milyar, realisasinya mencapai Rp. 6 miliar atau mencapai 60 persen. Realisasi untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 6 miliar kepada PDAM Tirta Wijaya. Pembiyaan netto dianggarkan sebesar Rp. 211,47 miliar, realisasinya mencapai Rp. 215,47 miliar atau mencapai 100 persen lebih. Dari perhitungan tersebut diatas, maka untuk SILPA Tahun Anggaran 2018 sesuai hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Laporan Keuangan Pemkab Cilacap sebesar Rp. 302,16 miliar.

Terkait empat Raperda Lainnya, Bupati menyampaikan jika perusahaan daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan didirikannya Perusda untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan yang berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan menjadi BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah, paling lama dalam waktu tiga tahun.

“Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana ketentuan diatas, sekaligus dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor BUMD, maka Perda tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap, PD Percetakan Grafika Indah, PD Cahaya Husada dan PDAM Tirta Wijaya perlu untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata bupati.