Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan yang kedudukanya setara dan bersifat kemitraan. Keudukan yang setara bermakna bahwa dianara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah  untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (misal, panitia khusus, badan legislasi, dll), penguatan kelembagaan (optimasilsasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana prasarana dan staf) dan pembentukan program legislasi daerah sebagai instrument perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

DPRD Kabupaten Cilacap dengan difasilitasi oleh Sekretaris DPRD mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bekerjasama dengan Universitas Semarang, pada tanggal 24 -26  Juni 2018 bertempat di hotel Atria Magelang dengan tema Optimalisasi Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.

Materi pertama Implementasi Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dengan narasumber Dr. Hendriwan, MH.,M.Si. dari Kemendagri.

Narasumber kedua Nelson H.H. Siregar, S.E., M.Acc.,AK.CFE.CA dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dengan materi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK.

Materi ketiga Public Speaking dan Personal Branding dengan narasumber Eko Susesno HRM., SE.,MM.,PFC (motivator / akademisi).