Lima buah rancangan peraturan daerah yang merupakan prakarsa Badan Legislasi Daerah (Balegda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap diusulkan menjadi raperda prakarsa (inisiatif) DPRD dalam rapat paripurna intern DPRD, Kamis (31/5/2018).

Rapat paripurna dihadiri      anggota dipimpin Ketua DPRD Taswan, S.Sos. Tujuh fraksi menyetujui raperda inisiatif tersebut setuju untuk dibahas lebih lanjut.

Kelima raperda inisiatif DPRD di antaranya raperda tentang Pelestarian Bahasa Daerah, Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar, Pembentukan Desa Pancasila, serta raperda Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang.

Dalam laporannya Ketua Balegda DPRD Cilacap, Harun Arrosyid mengatakan, naskah akademik lima raperda inisiatif ini merupakan hasil kajian kerjasama dengan LPPM Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan LPPM Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang difasilitasi Sekretariat DPRD.

Berkaitan dengan bahasa daerah ini penting, karena Cilacap memang harus jujur ada dua suku, Sunda dan Jawa. Jangan sampai satu suku ini didiskriminasikan,” ujarnya.

Dalam raperda ini, akan diatur kedudukan dan fungsi bahasa daerah, penggunaan, pengelolaan, tugas dan wewenang pemerintah daerah serta pendanaan. Selain itu juga bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian bahasa daerah.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman nantinya mengatur terkait dengan perumahan, kawasan permukiman, kemudian pemeliharaan, pencegahan, penanganan, peningkatan kualitas perumahan kumuh. Selain itu juga penyediaan tanah, pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan sanksi administrasi.

Beberapa daerah menjadi pusat kuliner, tapi sebetulnya post-nya bukan untuk itu. Lalu permukiman kesannya kumuh meski berada di tengah kota. Ini yang akan diatur,” ujarnya.

Terkait dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar diajukan karena untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dan anak terlantar.

Desa Pancasila yang ada di Cilacap, akan menjadi yang pertama di Indonesia. Hal ini dimunculkan, karena di Cilacap ada potensi gerakan radikalisme.

Tahanan terorisme dipusatkan di Cilacap, dan beberapa tahun lalu bibit terorisme muncul. Karena itu masyarakat harus dilindungi, dan gerakan radikalisme dicegah melalui Desa Pancasila,” ujarnya.

Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang, menurut Harun menjadi penting karena selama ini ada sekitar 70 persen masyarakat mengkonsumsi air minum isi ulang. “Selama ini belum ada kontrol dari eksekutif berkaitan dengan standarisasi kesehatan, tempat pabriknya, sumber mata air, sehingga seringkali masyarakat dirugikan,” katanya.

Karena itu melalui raperda ini akan diatur produksinya, alat produksi, sanitasi bangunan, higienis tenaga kerja, hak konsumen, pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif sampai ketentuan pidana.