PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta terbuka dalam menyampaikan data aset tanah dan bangunan yang ada di Cilacap. Sebab aset tanah dan bangunan PT KAI yang ada di Cilacap cukup banyak, namun nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Cilacap hanya sekitar Rp 440 juta.

 

”PBB yang dibayar PT KAI per tahun Rp 440 juta. Padahal aset tanah dan bangunan yang ada di Cilacap cukup banyak. Jumlah tersebut jauh di bawah PBB yang dibayarkan PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap yang mencapai Rp 21 miliar,” kata Ketua Komisi B DPRD Cilacap, Kamaludin ketika memimpin rapat kerja di Ruang Rapat Lantai I Gedung DPRD, Rabu (30/5).

 

Rapat juga dihadiri BPPKAD, PTPertamina RU IV, Perhutani, PT Pelindo Cabang Tanjung Intan, PT Indonesia Power (PLTU Adipala), dan PT Sumber Segara Primadaya (PLTU Karangkandri), Anggota Komisi B, Darimun menanyakan aset tanah PT KAI yang disewakan kepada warga. Tanah yang disewakan cukup banyak.

 

Bahkan sekarang tanah di Kecamatan Gandrungmangu juga disewakan. ”Setiap tahun warga membayar uang sewa ke PT KAI. Kami ingin menanyakan apakah PBB yang dibayar sudah termasuk tanah yang disewakan kepada warga atau belum. Lalu bagaimana dengan PBB atas tanah aset PT KAI di sepanjang jalur kereta api,” tanyanya.

Menurut Buntar Ris Wdari PT KAI, sebagai perusahaan BUMN pihaknya setiap tahun selalu membayar PBB. PBB yang dibayar hanya atas aset tanah dan bangunan milik PT KAI saja, sebab di luar itu adalah aset milik pemerintah.

 

”Kami tidak tahu persis aset mana saja yang PBB-nya dibayarkan ke Pemkab Cilacap karena yang menangani bagian aset Daop V Purwokerto. Kami akan segera menyampaikan hasil rapat ini ke bagian aset,” katanya.

Mengenai pajak atas tanah dan jalur kereta api yang dibangun pemerintah, sebaiknya DPRD dan Pemkab Cilacap menanyakan langsung ke direksi PT KAI melalui surat. Untuk mendapatkan kepastian apakah aset tersebut bisa menjadi objek pajak daerah atau tidak