Cilacap-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Cilacap sepakat menandatangani penetapan Raperda penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Wijaya menjadi Perda.

Penandatanganan putusan bersama ini dilakukan dalam Rapat Paripurna di ruang rapat lantai IIDPRD Cilacap, Jum’at (4/5) lalu. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap Barokatul Anam, didampingi Wakil Ketua DPRD Cilacap Mujiono.

Wakil Bupati CIlacap, Syamsul Aulia Rahman hadir mewakili Bupati Tatto Suwarto Pamudji, anggota DPRD Cilacap, Forkopimda, kepala dan perwakilan OPD, serta tamu undangan lainnya.

Anggota Pansus 28 DPRD Cilacap, Prima Hidayat dalam laporannya mengungkapkan, Pansus 28 menyepakati penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Wijaya sebesar Rp.6 milyar pada 2018 dan 9 miliar pada 2019.

“ Sesuai kesepakatan bersama antar anggota Pansus dari setiap fraksi, Raperda Penyertaan Modal Daerah untuk PDAM Tirta Wijaya bisa ditetapkan sebagai Perda, ” ujarnya.

Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman mengatakan, penyertaan modal daerah pada BUMD bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat. Disamping untuk penguatkan modal BUMD, penyertaan modal ini juga bertujuan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Juga dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional perusahaan daerah.

“ Penyertaan modal ini juga merupakan salah satu syarat untuk mendapat bantuan hibah dari pemerintah. Semoga PDAM Tirta Wijaya bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan dan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Syamsul menambahkan, penyertaan modal daerah untuk PDAM ini bersifat talangan. Modal akan kembali saat pekerjaan selesai sesuai aturan Menteri Keuangan, tentang hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dalam aturan itu disebutkan, untuk mendapatkan hibah air minum dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan pelayanan air bersih sampai kepada masyarakat.

“Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Wijaya ini bersifat talangan, jadi akan kembali setelah pekerjaan sudah terselesaikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang dana hibah pemerintah daerah harus memberikan investasi terlebih dahulu sampai pelayanan air bersih sampai ke masyarakat ” pungkasnya. (Humas Setwan).