Cilacap – Kunjungan Kerja di DPRD Kota Bandar Lampung, Senin 16 April 2018, pukul 10.00 wib. Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Cilacap di DPRD Kota Bandar Lampung diterima oleh Ketua Komisi B (Poltak Aritonang), Wakil Ketua (Musabaqoh), Sekretaris ( Ernita Sidik) dan beberapa anggota yaitu Suratmin dan lain-lain di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung.

Kunjungan Kerja (Kunker) ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa item yakni terkait Peningkatan PAD dan Pengelolaan Persuda.

Untuk penerimaan ini DPRD Kota Bandar Lampung menghadirkan beberapa OPD terkait diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dispenda.

Rombongan DPRD Cilacap yang berjumlah 14 orang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taswan, S.Sos.

Terkait peningkatan PAD, Taswan mengatakan untuk Kabupaten Cilacap sendiri di tahun 2018 PADnya baru mencapai kurang dari 400 Miliar. Taswan menyampaikan keinginan agar PAD Kabupaten Cilacap bisa menjadi 1 Triliun, sedangkan APBDnya baru 2,8 Triliun, sehingga melakukan studi banding kunjungan kerja tidak hanya di daerah atau dalam provinsi, tapi juga mencoba di luar pulau.

Tak hanya itu, penataan tentang Peningkatan Aset Daerah, terkait dengan pajak restoran dan pajak hotel di Kota Bandar Lampung juga menarik perhatian DPRD Cilacap ;

  1. APBD Kota Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 24 T dan PAD 882 M.
  2. Pemkot Bandar Lampung memiliki 5 Perusda, antara lain Bank Pasar (saham 100% milik Pemkot Bandar Lampung, Bank Syariah, PDAM dan lain-lain.
  3. Pemkot Bandar Lampung juga memiliki Tim Percepatan Peningkatan Perekonomian.

Dihari berikutnya Kunjungan Kerja di DPRD Kabupaten Lampung Selatan Selasa 17 April 2018 PUKUL 10.00 WIB. Diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Hj. Roslinawati, anggota terdiri dari H. Romly, Hamdani, Farida, Sutan dan H. Malik di ruang rapat kerja pimpinan DPRD Lampung Selatan.

Beberapa langkah peningkatan PAD yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

  1. Masih menggunakan self assessment, namun dalam menghitung omzet didampingi oleh petugas dari Dinas terkait dan Satpol PP;
  2. Bills payment / nota pembayaran makan / restoran yang diberikan kepada konsumen dicetak oleh Dinas terkait;
  3. Wajib pajak dilayani pembayarannya di semua cabang Bank Lampung;
  4. Pembayaran hotel / restoran belum menggukankan tapping box, masih manual, tapi diawasi oleh Dinas terkait;
  5. APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 sebesar 2 Trilyun dengan PAD masih dibawah 200 Miliar;
  6. Seluruh jenis pajak sudah dilayani oleh Pemkab Lampung Selatan.

(humas setwan)