Cilacap- Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 2 April 2018 menerima rombongan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Cilacap di ruang rapat paripurna lantai I Gedung DPRD Cilacap. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D, Toufik Urrokhman Hidayat. didampingi oleh Sekretaris Komisi D, Hj. Ririn Fajriyah,S.Pd, Beta Fatmahsari, SH, H. Guntur Sucipto dan H.Harun Arrosyid, S.Sos.I. Dihadiri oleh BPPKAD Cilacap dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cilacap serta perwakilan guru-guru swasta. Senin(2/4).

BMPS adalah wadah musyawarah dan berhimpunnya penyelenggara sekolah swasta , antara lain Majelis Dikdas Muhammadiyah, YPLP PGRI, Purnama, YSBS/Katolik, Kristen, Al – Irsyad, Al – Azhar, dan sekolah-sekolah dibawah naungan yayasan lokal lainnya yang menyelenggarakan pendidikan bersifat umum/ nasional maupun keagamaan di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

BMPS diketuai oleh Rasmun Dwijo Raskito. Sehubungan adanya informasi yang berkembang, bahwa sekolah swasta tahun 2018, tidak lagi menerima tunjangan kesra berupa bantuan transportasi (bantras) dari Pemerintah Kabupaten Cilacap. Melalui rapat dengan DPRD Cilacap, Dinas P Dan K Cilacap dan BPPKAD Cilacap, BMPS memohon agar bantuan transportasi (bantras) yang telah ada sejak era otonomi daerah dengan nama subsidi intensif kesra bagi guru Non-PNS/ Guru Swasta yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, untuk ditinjau kembali peruntukannya, sehingga peran guru dan segenap tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta yang selama ini menerima dapat tercover.

Dari pihak DPPKAD Cilacap yang diwakili oleh Kadar Soleh menjelaskan, “ Jadi pada prinsipnya kami melayani, melaksanakan, memberikan apa yang sudah ditetapkan di dalam APBD. Jadi tidak punya kewenangan menciptakan ataupun mencoret yang sudah ada di dalam APBD, yang terkait dengan Bantuan Transport sampai hari ini belum bisa mencairkan karena persyaratannya dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan belum lengkap. Yang terkait rincian didalamnya, usulannya berapa dan sebagainya.”

Sebelum mengakhiri pertemuan Ketua Komisi D Toufik Urokman Hidayat menyampaikan, “ Ketika ada uangnya, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap mampu, kemudian yang ke-2 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya, maka idealnya pada APBD perubahan nanti, ketika ada uangnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya, dianggarkan bantuan transportasi untuk guru GTT PTT sekolah swasta.” (HumasSetwan).