Cilacap – DPRD Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Paripurna yang ke-7 Masa Sidang I Tahun 2018. Dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang (1). Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031. (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022. (3). Penyertaan Modal Daerah Kepada Bandan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Cilacap. (4). Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Senin(26/3).

Rapat Paripurna terbuka untuk umum, dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Taswan, S.Sos Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Dihadiri oleh pimpinan DPRD Cilacap, Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, Forkopimda, Sekda Cilacap serta Kepala Dinas OPD.

Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh H. Guntur Sucipto menyatakan, “ Menyetujui 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tersebut di atas untuk dapat dibahas lebih lanjut sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap.”

Fraksi Partai Golkar dalam Pemandangan Umum Fraksinya yang dibacakan Parsiyan,SP.,S.Pd.,MM menyampaikan, “ Fraksi Partai Golkar memandang bahwa dalam Raperda RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 harus memperhatikan aspek-aspek diantaranya 1. Dalam implementasi program dan kegiatan harus fokus pada 4 prioritas program Bangga Mbangun Desa dengan target kinerja yang terukur dan realistis. 2. Dalam pengembangan infrastruktur wilayah harus berorientasi mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif, efisien dan berkelanjutan. 3. Target kinerja semua OPD harus progresif agar percepatan atau lompatan hasil pembangunan, sehingga dirasakan oleh masyarakat ada perubahan mendasar di Kabupaten terbesar di provinsi Jawa Tengah ini. 4. Indikator kinerja OPD penghasil PAD harus dikuatkan kembali dengan tidak menjalankan rutinitas zona jam, zona nyaman. Selama ini kami cermati OPD masih normatif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.”

Fraksi Gerindra dalam Pemandangan Umum Fraksinya yang dibacakan oleh Suheri menyampaikan,” Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cilacap meyatakan setuju terhadap perubahan perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dibahas lebih lanjut ditingkat Pansus ( Panitia Khusus-red ).”

Fraksi Persatuan Pembangunan  dalam Pemandangan Umum Fraksinya yang dibacakan oleh Romelan menyampaikan,” Fraksi Persatuan Pembangunan atas 4 Raperda yang dimaksud pada prinsipnya kami menyetujui untuk dibahas lebih lanjut.”

Fraksi Amanat Nasional dalam Pemandangan Umum Fraksinya yang dibacakan oleh H. Yusuf Rojabi menyatakan,” Fraksi Amanat Nasional DPRD Cilacap menyetujui dengan dasar pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut; harus menjamin tidak adanya alih fungsi lahan secara berlebihan mengingat cilacap sebagai salah satu lumbung pangan nasional, harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, BLH dan lain-lain, perlu dipikirkan tentang alternatif sistim bangun secara vertical atau bertingkat sehingga mengurangi pemakaian lahan secara berlebihan untuk semua katagori baik public, komersial maupun perkantoran dan lain-lain. Yang terpenting adalah adanya penegakkan peraturan yang sudah ada sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri.”

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemandangan Umum Fraksinya yang dibacakan oleh Didi Yudi Cahyadi menyatakan,” Mengingat betapa krusialnya fungsi dari RPJMD 2017-2022 yang menjadi rujukan pembangunan lima tahun kedepan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cilacap menyampaikan apresiasi kepada pihak eksekutif atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD-red), karena mengambil langkah cepat guna dapat menyingkat arah dengan kedudukan yang jelas dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah.”

Fraksi Partai Demokrat dalam Pemandangan Umum Fraksinya yang dibacakan oleh Hermawan Santosa, S.Pd menyatakan,” Pada prinsipnyaFraksi Partai Demokrat sepakat Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.”

Fraksi-Fraksi DPRD Cilacap secara umum menyatakan sepakat terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas lebih lanjut.(humas-setwan)