Cilacap – Badan Legislasi Daerah (BALEGDA) DPRD Kabupaten Cilacap menggelar public hearing terkait dengan Naskah Akademik Raperda tentang Pedoman Pembentukan Desa Pancasila di ruang rapat paripurna lantai 1 gedung DPRD Cilacap. Kamis,22/3/2018.

Dengan menghadirkan Tim Ahli dari IAIN Purwokerto, Balegda DPRD Cilacap yang dihadiri oleh Harun Arrosyid Ketua Balegda, Sri Satini Al Nyai Anggota Balegda dan Darimun Anggota Balegda juga mengundang BAPELITBANGDA, DISPERMADES, KB, PP dan PA, DINSOS, DINKES, Dinas P dan K, Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Kabupaten Cilacap dan Organisasi Masyarakat (ORMAS).

Rapat public hearing dimulai sekitar pukul 13.00 wib. Dipimpin langsung oleh Ketua Balegda Harun Arrosyid.

Dari Tim Ahli Unsud menjelaskan, yang dimaksud Desa Pancasila adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa yang mengejawantahkan makna-makna yang terkandung dalam sila Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan kemasyarakatannya, dan pemberdayaan masyarakatnya.

Lintasan Sejarah Upaya Operasionalisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Rangka Implementasi Pancasila :

  • Masa Pemerintahan Presiden Sukarno diselenggarakan indoktrinasi operasionalisasi Pancasila dengan meyiapkan bahan yang dikenal sebagai “ Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) “, berakhir karena adanya G 30 S/ PKI.
  • Masa Pemerintahan Presiden Suharto Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui Ketetapan MPR II tahun 1978, ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan membentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 dengan surat Keputusan Presiden No. 10 tahun 1979. Keputusan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 239 tahun 1980, No. 162 tahun 1981, dan No. 86 tahun 1982, tentang pembentukan BP-7 di Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
  • Ketika reformasi bergulir, P4 dicabut MPR dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII TAhun 1998 tentang Pencabutan TAP MPR No. II Tahun 1978 tentang P4 dan BP-7 dibubarkan.

Masukan dari DISPERMADES, dalam pengertian ketentuan umum pasal 1 untuk pengertian-pengertiannya supaya disesuaikan dengan apa yang ada di undang-undang Desa.

Dari Dinas Kesehatan menyoroti sekaligus menanyakan tentang maknanya dari nilai-nilai Pancasila dan indikatornya seperti apa nantinya.

Kesbangpol memberikan tanggapan, “ Perubahan-perubahan terkait Desa Pancasila, kenapa Desa Pancasila, kenapa bukan Kecamatan Pancasila. Kami waktu itu berfikir bahwa masyarakat terkecil itulah Desa. Jadi untuk pengembangan istilah monggo kami serahkan kepada yang berkompeten Tim Ahli dari IAIN “, kata Sa’diyati Umi Asofie. (Humas Setwan)