Cilacap – Berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Majalengka tanggal 23 Februari 2018, Pimpinan Komisi I DPRD Kab. Majalengka bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka mengadakan kunjungan ke DPRD Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan pada hari kamis, 8 Maret 2018 pukul 10.00 wib diruang Paripurna Lantai I DPRD Kabupaten Cilacap. Kamis, 8/3/2018

Dari OPD mitra kerja Komisi A DPRD Cilacap juga diundang, antara lain dari DISPERMADES Kabupaten Cilacap diwakili oleh Bram Sutikno, Tim Ahli PMD diwakili Ahmed Muji dan hadir pula dari Bagian Hukum SETDA Cilacap yang diwakili Siti Fauziah, SH.

Rombongan DPRD Kabupaten Majalengka diterima oleh Toni Osmon selaku Ketua Komisi A DPRD Cilacap. Diawali  sambutan dari Ketua Komisi A DPRD Cilacap Toni Osmon menyampaikan selayang pandang tentang Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini Ketua Komisi I DPRD  Majalengka Dede Arif juga memperkenalkan satu – persatu anggota rombongannya.

Pada acara kunjungan DPRD Majalengka kali ini yang membahas tentang  Dana Desa dan Alokasi Dana Desa . Disampaikan oleh Toni Osmon, “ Jika ada masalah – masalah terkait Alokasi Dana Desa dalam pengadministrasiannya yang belum dipahami oleh para kades – kades Cilacap, mereka tidak segan – segan untuk datang bersilaturohmi ke DPRD Cilacap atau kantor Bupati Cilacap untuk menanyakannya. Bahkan belum lama ini para kades Cilacap membentuk suatu paguyuban.” katanya.

Didasari Peraturan dari Bupati Cilacap, secara bertahap DISPERMADES mengadakan pendampingan dan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan SDM aparatur desa dalam hal pengadministrasian Dana Desa atau lainnya.

Berkaitan dengan sumber daya manusia ( sdm ) yang ada dipemerintahan desa, ditahun – tahun sebelumnya memang kondisinya ditangani regulasi baru jadi penerapan di desa belum sempurna. Pemkab menyadari bahwa disana – sini masih banyak kekurangan. Namun dari kondisi seperti itu DISPERMADES dibidang I ( Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa ) sudah meangambil langkah – langkah terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur di Pemerintah Desa. Secara periodik dari pimpinan tertinggi di pemerintahan desa DISPERMADES mengadakan rakor kepala Desa yang tiga bulan sekali atau ada saat-saat tertentu yang memang sangat dibutuhkan (isidental).”

Didalamnya ada kegiatan yang terkait regulasi baru, pelaksanaan yang harus dijalani di pemerintahan desa disampaikan kepada para Kades pada saat rakor Kades. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur dari Sekdes sampai Kaur Keuangan, sudah melaksanakan Bintek di tahun 2017 yaitu Bintek Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk semua desa sejumlah 269 desa di Kabupaten Cilacap, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Melihat di tahun 2017 kondisi administrasi keuangan desa masih belum seperti yang diharapkan, masih ada beberapa hal yang belum sesuai aturan. Masih banyak Desa yang mengeluh karena kesulitan membuat RAB ( Rencana Anggaran Belanja ). Sehingga di tahun 2018 DISPERMADES membentuk Tim Pendamping Desa Infrastuktur berjumlah 14 personil yang ditempatkan di 14 Kecamatan.

“ Untuk Desa Kecamatan lain yang belum mempunyai pendamping desa infrastruktur ditingkat Kabupaten ada Pendamping Desa atau Tenaga Ahli. Kemudian kami membuka pintu lebar-lebar bagi Kecamatan atau desa yang akan berkonsultasi tentang pengadministrasian keuangan desa, “ kata Bram Sutikno.

Acara diakhir tukar menukar cindera mata dan foto bersama. (ihk)