Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam (KMPA) Imam Ghozali Pecinta Alam (Ighopala) Institut Agama Islam Imam Ghozali dan Unugha Cilacap mengadakan audensi dengan DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (2/3/2018). di ruang rapat paripurna lantai 1 gedung DPRD.

Ketua Komisi A Toni Osmon dan Ketua Komisi C Sindy Syakir menerima audensi, turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap beserta staf.

Melalui juru bicara Bagus Ginanjar, Ighopala dalam releasenya menyampaikan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi dan hak konstitusional bagi warga Negara, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan .

Tumpang tindih kewenangan antara isntitusi lingkungan daerah dan wewenang pusat membuat ketidakstabilan terhadap pengawalan serta pengawasan lingkungan yang berada di kabupaten Cilacap membuat dampak kerusakan yang terus terjadi.

Banyak permasalahan yang belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah, seperti kerusakan ekologi kabupaten Cilacap. Kelestarian alam di Cilacap mengalami penurunan bahkan terancam, seperti ekologi Nusakambangan dan hutan di wilayah kecamatan Kesugihan

Dalam keterangannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Adjar Mugiono mengatakan, Cilacap menjadi lokasi bidikan pemerintah pusat dalam kegiatan proyek strategis nasional (PSN) seperti Perluasan Kilang Pertamina, dan PLTU. Dalam segi regulasi kewenangan daerah tidak bisa bertindak apa-apa karena semua pemerintah pusat yang menghandle.

Kami mengapresiasi rekan-rekan Ighopala yang konsen mengawal lingkungan hidup di Cilacap, Berkaitan dengan penyusunan RTRW sudah banyak sekali investor yang ingin mengembangkan usahanya di Cilacap, namun karena lokasi yang akan menjadi tempat usaha diatur dalam RTRW sehingga tidak bisa merubah alih fungsi lahan. Sebagai contoh di Jeruklegi rencana akan dibangun wahana seperti Waterboom, karena lokasi merupakan daerah resapan, maka kami menolak perijinannya, kata Budan Santoso Kepala Dinas PMPTSP. (era)