CILACAP – Menindaklanjut surat perihal Permohonan kunjungan Kerja tertanggal 15 Februari 2018 yang dilayangkan via faximile rombongan Komisi A DPRD Gunungkidul datang ke DPRD Cilacap, diterima langsung oleh Toni Osmon selaku Ketua Komisi A dan H.A Muslikhin anggota Komisi A. Dihadiri pula dari Bagian Hukum, Disperkimta, Dispermades, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PSDA dan  BPPD Cilacap. Selasa 20/2/2018.

Rombongan yang dipimpin oleh Sugiyarto Ketua Komisi A DPRD Gunung Kidul diterima di ruang rapat lantai I dalam rangka study banding terkait dengan perda penggabungan desa. Dalam waktu dekat ini DPRD Kulonprogo akan membahas perda inisiatif penggabungan dan pemekaran desa sehingga perlu referensi dari kabupaten-kabupaten tetangga,  kebetulan Kabupaten Cilacap  pernah memberlakukan perda tersebut meskipun kemudian dari pemerintah pusat mengundangkan undang-undang desa tahun 2014, sehingga DPRD Cilacap menjadi salah satu tujuan referensi.

Setelah saling menyampaikan selayang pandang profil daerah masing – masing, dilanjutkan ke pokok pembahasan, Toni Osmon selaku pimpinan rapat mempersilahkan dari SKPD terkait untuk menjelaskan beberapa questioner dari DPRD Kulonprogo.

Siti Fuziah dari Bagian Hukum sedikit menjelaskan perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Bahwa di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan perda tersebut tetapi perda ini lahir sebelum ada undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Setelah perda ini ditetapkan di Kabupaten Cilacap belum pernah ada penggabungan desa. Diperda nomor 2 tahun 2011 ada persyaratan pembentukan desa sedangkan di undang-undang nomor 6 tahun 2014  mekanisme dan persyaratan penggabungan desa juga secara jelas diatur dalam pasal 8 ayat 3, sehingga dianggap perda tersebut sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Sesuai dengan aturan undang-undang nomor 6 Untuk membentuk satu desa minimal harus ada 6000 orang. ” Jadi dari persyaratan itu, maka sementara sambil menunggu permendari dan kebetulan di Cilacap tidak ada desa yang mengurus penggabungan, memecah maupun penghapusan, sehingga saat ini kami masih menunggu permendagri, “ kata Endah perwakilan dari Dinas Permades.

Dari Dinas PSDA diwakili oleh Topan, menjelaskan ,” Kabupaten Cilacap belum mempunyai perda tentang sungai tetapi mempunyai perda irigasi, SK Bupati tentang pengelolaan sungai. Kita memang membuat itu karena Pemkab Cilacap ini tahu persis didalam undang-undang 23 kewenangan sungai ada dipusat, namun demikian terbentur dengan pengelolaan didaerah terkait dengan banjir dan penanggulangan sampahnya. Oleh karena itu kami melangkah dengan LO (Legal Opinion) menggunakan kejaksaan, menggunakan kriteria itu untuk bisa mengelola sampah yang ada di Kabupaten Cilacap sehingga dibentuk SK Bupati tentang pengelolaan sungai sekitar 80 sungai dalam Kabupaten Cilacap ,mendasari itu kita akan menyelesaikan pekerjaan yang tidak tertangani oleh pemerintah pusat.”

Acara kunjungan diakhiri saling tukar menukar cinderamata dan foto bersama. (ihk)