DPRD Kabupaten Cilacap setujui 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi perda, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Cilacap tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap, Kamis (18/1/2018).

Keempat Raperda tersebut adalah Raperda Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap, Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Trayek.

Menurut juru bicara Pansus 19, Helmy Bustomi, memastikan tujuh fraksi DPRD Cilacap menyetujui Raperda Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut ditetapkan menjadi perda. Raperda ini dinilai memberikan desain dalam pola yang jelas dalam menentukan arah pembangunan perdesaan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

“Pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk mempercepat proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu menjadi instrumen untuk merespon masalah secara cepat, efisien, dan efektif atas masalah berskala lokal”, jelasnya.

Terkait perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Juru Bicara Pansus 23, Aris Dermawan mengungkapkan, fraksi-fraksi berpandangan bahwa Perda Retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Cilacap sudah usang. Sehingga perlu diadakan revisi terkait besaran retribusi untuk mengoptimalkan peolehan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu pperda tersebut tidak relevan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Sehingga guna memenuhi obyek perubahan perda terrsebut perlu direvisi, karena sudah bertahun tahun besarannya tidak mengalami kenaikan sehingga meningkatkan PAD”, kata Aris.

Sementara itu, terkait perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Trayek, Juru Bicara Pansus 25, Suheri melaporkan, beberapa fraksi menghendaki agar pemberian izin trayek dipermudah untuk menumbuhkan minat pengusaha angkutan membuka jalur trayek baru. Pemkab Cilacap juga diminta melakukan survey, guna membuka jalur trayek baru. Terkait

perubahan retribusi pengujian kendaran bermotor, bahwa pelayanan pengujian agar ditingkatkan tanpa meninggalkan aturan yang ada karena erat kaitannya dengan keselamatan.

“Pelayanan uji kendaraan di Majenang agar dilaksanakan setiap hari, sehingga meningkatkan PAD dan mendekatkan layanan pada masyarakat. Peralatan juga disesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan”, tegasnya.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam tanggapannya mengatakan, pihaknya sependapat dengan legislatif bahwa penyesuaian tarif dalam raperda retribusi ini harus diimbangi peningkatan layanan pada wajib retribusi. Oleh karena itu pihaknya akan terus mengoptimalkan upaya penegakan Perda, serta meningkatkan pemahaman wajib retribusi melalui sosialisasi guna menyebarluaskan informasi terkait penerbitan perda ini. Raperda ini nantinya menjadi payung hukum dalam pemungutan retribusi daerah, baik instansi pemungut maupun masyarakat wajib retribusi. “Sehingga dengan raperda ini tidak ada keraguan dalam melakukan pungutan retribusi daerah, untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah”, kata Tatto.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap Mujojo, dihadiri Wakil Ketua DPRD Adi Saroso dan Barokatul Anam, Ketua Komisi dan anggota DPRD Cilacap, Plt. Sekda Cilacap Farid Maruf, Kepala dan Perwakilan OPD jajaran Pemkab Cilacap, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Di akhir rapat, Bupati beserta segenap pimpinaan dewan menandatangani persetujuan bersama terkait pembahasan empat perda tersebut untuk ditetapkan. (era).