CILACAP – Rencana Pemerintah kabupaten Cilacap untuk menggunakan tanah eks Bengkok Kelurahan Tegal Kamulyan kecamatan Cilacap Selatan yang berlokasi di RT 08 RW 10 jalan kalimantan sebagai kantor dinas PUPR, Disperkimta serta DAMKAR mendapat penolakan dari warga setempat.

Sedikitnya empat puluh warga RT 08 RW 10 Kelurahan Tegalkamulyan kemarin (17/1) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilacap. mereka meminta kepada DPRD untuk bisa tetap tinggal di lokasi tersebut.

Rajiono, Ketua RT 08 RW 10 Tegalkamulyan, yang juga bertindak sebagai kordinator mengatakan, awalnya pihaknya mengaku kaget ketika warganya disurati oleh kelurahan Tegalkamulyan awal NOvember lalu. Surat menyebutkan undangan sosialisasi tentang penggunaan tanah eks bengkok di kelurahan Tegalkamulyan.

“Mendadak kita kaget dan pucat ketika di rapat sosialisasi tersebut pihak kelurahan meminta warga RT 08 rw 10 mengosongkan wilayah mereka karena akan dibangun kantor dinas. pihak kelurahan saat itu memberi waktu kami sampai (31/12/2017),”terangnya.

Dengan waktu sesingkat itu, pihaknya mengaku tidak bisa memenuhi pihak pemkab yang diwakili kelurahan. dari pemkab kemudian memberikan tenggang waktu sampai (28/2/2018) kepada warga untuk mengosongkan tanah eks bengkok tersebut.

“Oleh karena itu, kami datang ke gedung perwakilan rakyat ini untuk minta keadilan,” tegasnya.

Dari info yang didapat Radarmas, tanah eks bengkok tersebut sudah ditempati warga selama 18 tahun. tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi sebagian warga juga memanfaatkan tanah tersebut untuk kios dan tempat usaha lainnya.

Setiap bulannya warga membayar sewa sebanyak Rp 2000 per meter untuk tanah yang berada di depan dan Rp 1500 per meter untuk tanah berada di belakang.

ketua DPRD Cilacap, Taswan yang menerima audiensi warga, mengatakan, pihaknya sudah meminta ke pemkab CIlacap melalui dinas yang bersangkutan untuk menunda batas pengosongan tanah eks bengkok tersebut.

“Dengan batas waktu dua bulan apa bisa masyarakat membangun tempat tinggal baru?. Saya meminta ke pemkab untuk bersikap tegas tetapi juga tidak mempertimbangakn sisi humanisnya,” tegasnya.

Ketua Komisi A, Toni Osmon yang menerima warga mengatakan, kebijakan pemkab yang meminta warga RT 08 RW 10 Tegalkamulyan untuk mengosongkan tanah tersebut merupakan hasil dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI yang mengintruksikan kepada pemkab Cilacap untuk menginventarisir aset – aset pemkab.

“Sesuai UU Desa tahun 2014 pasal 7 menyebutkan tanah eks bengkok kelurahan merupakan menjadi milik pemerintah daerah,” jelasnya.

tetapi, Toni Osmon mengingatkan Pemkab Cilacap kalau ada penegasan peraturan tersebut jangan hanya di tempat tertentu, tetapi juga melakukan hal sama di tempat lain.

“Kalau mau tegas, pengosongan tanah eks bengkok jangan hanya yang ada di tegalkamulyan, tetapi juga di tempat lain harus ditegakkan supaya tidak terjadi kecemburuan di antara penyewa tanah eks bengkok,” terangnya.

Dari DPRD menyatakan akan segera meninjau lokasi dan meminta ke pemkab untuk bisa menunda batas pengosongan lebih lama lagi.(*)