CILACAP – Dalam Peninjauan Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap di Desa  Welahan Wetan Kecamatan Adipala dipimpin langsung oleh H. Taufik Urokhman Hidayat ( Ketua Komisi D ) dan dihadiri Purwati, S.Pd ( Wakil Ketua Komisi D ) ), Ririn Fajriah, S.Pd ( Sekretaris Komisi D ), Parsiyan, SP,.S.Pd.,MM ( Anggota Komisi D ), Nasun, S.Sos ( Anggota Komisi D ), Iin India Afiatun ( Anggota Komisi D ), Dra. Hj. Nasirotuddiniyah ( Anggota Komisi D ), H. Harun Arrosyid, S.Sos.I ( Anggota Komisi D ), Betha Fatmahsari, SH ( Anggota  Komisi D ) dan dari Dinas Sosial, Lurah Desa Welahan serta para Pendamping Sosial Kecamatan Adipala, bertempat di wilayah Kecamatan Adipala. Selasa (9/1).

Acara Peninjauan Kerja Komisi D dimulai transit di Kantor Kepala Desa Welahan Wetan dilanjutkan meninjau langsung kelokasi Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) dan penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RS – RLTH ).

Salimi adalah salah satu warga Desa Welahan Wetan yang menerima bantuan UEP dan RS – RLTH, untuk bantuan UEP sebesar Rp. 2 juta tersebut dibelanjakan barang – barang rongsok dan hewan ternak ( ayam ), dia menyatakan produktifitasnya memang disitu.

Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ini Bukhori Masruri ( Pendamping Sosial Kecamatan Adipala ) menjelaskan bahwa, “Dari Kementerian Pusat ( Kementerian Sosial ) itukan ada  namanya Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ). Dari Rp.2 juta yang dari Kementerian Sosial itu digunakan untuk modal usaha setiap masing – masing keluarga itu mendapatkan Rp. 2 juta itu digunakan untuk modal usaha, sesuai dengan potensi keluarga masing – masing, kita tawarkan terus kemudian kita dampingi untuk pembelanjaan modal usaha, seperti misalkan kambing kita damping untuk pembelian kambing terus kemudian ada ussaha budidaya lele kita damping untuk pembeliannya terus ada yang budidaya deresan / gula aren itupun kita damping untuk pembelian satu pohon itu Rp. 100 ribu berarti dapat 20 pohon.”

“Dari Kementerian Pusat itu dari Kabupaten Cilacap ada 20 unit dan untuk 10 unit setiap kecamatan 10 unit. 1 kecamatan yang dapat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RS-RTLH ) itu 2 desa, Desa Glempang Pasir dan Desa Welahan Wetan. Kebetulan Desa Glempang Pasir itu sudah banyak rehabilitasi kurang lebih sekitar 230 an direhab, maka kita minta kepada Kementerian Sosial yang untuk dialihkan ke Desa Welahan Wetan yang jarang ada rehabilitasi rumah, “ tambahnya. ( IHK ).