Cilacap – Peninjauan Kerja Komisi A DPRD Cilacap dihadiri oleh Toni Osmon ( Ketua Komisi A ), Drs. H. Yayan Rusyawan E.,MM ( Wakil Ketua Komisi A ), Hj, Tun Paskorina ( Sekretaris Komisi A ), H. Darimun ( Anggota Komisi A ), Sugeng Riyadi, S.Sos.M.Si ( Anggota Komisi A ), Edi Purwanto ( Anggota Komisi A ), Romelan ( Anggota Komisi A ), Mauludin ( Anggota Komisi A ), Dedi Susanto ( Anggota Komisi A ), Nurul Huda Karmawan ( Anggota Komisi A ), H. Yusuf Rojabi ( Anggota Komisi A ), H.A.Muslikhin, SH.M.Si ( Anggota Komisi A ). Kamis (4/1).

Diterima oleh Camat Maos Bapak Husin, M.Si, Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak Achmad Arifin SR, SH. MM dan didampingi para stafnya bapak Dhian dan Hukum bapak Ilham serta Kades-Kades se Kecamatan Maos

Kecamatan Maos merupakan Kecamatan yang terdiri dari 10 Desa dengan dengan jumlah penduduk sekitar 64,238 jiwa  dengan luas sekitar 34,5 km2 dan 10 Desa

Kecamatan Maos sudah melaksanakan pemilihan perangkat desa dan alhamdulih sudah selesai.

Keterlambatnya SPJ dalam pencairan dana DAD dan ADD karena masih beberapa Desa yang masih kurang dalam administrasi SPJ.

Menurut  Dinas Permades bahwa dalam pencairan ADD sudah semaksimal mungkin untuk bisa dicairkan sebelum akhir tahun akan tetapi masih banyak kendala karena dalam pencairan dana masih tergantung pada surat perintah (SP), sehinggga apabila dalam satu kecamatan masih ada kekurangan dalam administrasinya maka SP untuk pengambilan dana harus menungggu pembetulan administrasinya selesai.

Sebenarnya pihak Dispermades sudah berusaha siapa yang cepat selesainya administrasi di desa atau satu Kecamatan selesai akan dicairkan dananya akan tetapi masih terkendala dengan kurang lengkapnya administrasinya.

Dispermades  meminta kepada semua Kepala Desa di Kabupaten Cilacap supaya tepat waktu dalam administrasinya dan Peraturan Desa ( Perdes )  harus sudah selesai sehingga pencairan dana bisa cepat keluar.

Terkait dengan perangkat desa yang dibawah Kepala Dusun ( Kadus ) yang tidak dapat bengkok atau Tunjangan Perangkat Desa ( TPD ) itu pihaknya tidak bisa membantu, karena tidak ada di SOTK dan Perdes. Rencana untuk tahun 2018 Dinas Permades akan mengadakan bimtek terkait Simkudes atau Sistem Keuangan berbasis Desa sehingga dengan mudah desa bisa mengakses semua keperluana terkait pemerintahan desa, rencana sebanyak 215 Desa di Kabupaten Cilacap.