logo
  • November 13, 2020
  • Berita
  • Comments Off on Bahas RAPBD 2021 DPRD Paripurna Marathon

Bahas RAPBD 2021 DPRD Paripurna Marathon

Cilacap – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap menggelar 2 agenda rapat paripurna selama 2 hari berturut – turut, Selasa hingga Rabu (10-11/11) kemarin. Agenda Pertama Penyampaian Pandangan Umum Fraksi mengenai RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2021 dilanjutkan agenda kedua pada hari berikutnya mengenai penyampaian tanggapan Bupati mengenai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Cilacap.

            Rapat yang digelar secara virtual tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat beserta para Wakil Ketua, yakni Sindy Syakir, Purwati dan Syaiful Musta’ in. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ ruf.

            Menurut Bupati, berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dapat disampaikan bahwa rencana pendapatan tersebut telah dihitung secara cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan adanya dampak resesi perekonomian secara global. Hal tersebut dilakukan mengingat rencana pendapatan tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada RAPBD Tahun Anggaran 2021.

            Kemudian menanggapi atas saran DPRD mengenai kebijakan relaksasi pajak daerah di masa Pandemi Covid-19, Hal tersebut sudah ditindaklanjuti melalui Surat Bupati Cilacap Nomor : 973/02013/40, tanggal 16 Maret 2020 perihal Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

            “ Relaksasi yang diberikan berupa penundaan jatuh tempo, penghapusan denda administrasi, dan pemberian keringanan atas pajak yang harus dibayar,” ujar Bupati.

            Berkenaan dengan alokasi Belanja Infrastruktur kurang lebih sebesar 488,95 milyar rupiah atau 35,89% dari total Dana Transfer Umum yang direncanakan pada RAPBD Tahun 2021, hal itu merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020, yang mensyaratkan alokasi belanja infrastruktur minimal 25% dari Dana Transfer Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

            “ Belanja infrastruktur tersebut, diarahkan untuk mempercepat konektivitas dan pemenuhan pelayanan dasar dengan focus pada peningkatan dan penataan infrastruktur yang menghubungkan wilayah perbatasan, “ jelas Bupati.

            Mengenai penyediaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Bupati sependapat dengan saran DPRD Cilacap bahwa anggaran BTT tersebut sudah termasuk untuk antisipasi penanganan bencana alam yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap.

            “Anggaran BTT pada RAPBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 50,92 milyar rupirah tersebut, termasuk di dalamnya untuk penanganan dampak ekonomi yang meliputi pemulihan dan Pemberdayaan perekonomian daerah, pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, “ tegas Bupati.

            Pada sidang paripurna tersebut Bupati mengucapkan terimakasih kepada fraksi-fraksi DPRD Cilacap yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Angaran 2021 yang telah diajukan dan setuju untuk dibahas lebih lanjut. (*)


%d bloggers like this: